Bareskrim Polri Tegas Berantas Sindikat Deepfake: Bukti Komitmen Penegakan Hukum

Langkah cepat Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam mengungkap sindikat deepfake yang mencatut nama Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta menegakkan hukum di era digital yang penuh tantangan.

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh sindikat terorganisasi yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan video manipulasi. Salah satu tersangka, AMA (29), tidak bekerja sendirian, tetapi dibantu oleh seorang berinisial FA yang kini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Tersangka AMA dan sindikatnya menggunakan teknologi deepfake untuk membuat video palsu yang mengatasnamakan pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Video ini berisi tawaran bantuan pemerintah untuk menipu masyarakat,” jelas Himawan.

Kasus ini mencerminkan langkah tegas pemerintah melalui kepolisian dalam menghadapi ancaman kejahatan siber. Bareskrim Polri menunjukkan kecepatan dan ketelitian dalam menangani kasus ini, dengan harapan dapat menghentikan operasional sindikat dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak.

“Kami memberikan prioritas pada perlindungan masyarakat. Kasus ini tidak berhenti pada penangkapan tersangka, tetapi terus dikembangkan untuk membongkar jaringan sindikat sepenuhnya,” tegas Himawan.

Langkah Bareskrim Polri ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak yang menilai bahwa pemerintah serius dalam melindungi masyarakat dari ancaman teknologi yang disalahgunakan. Dalam kasus ini, Bareskrim berhasil mengidentifikasi 11 korban dengan total kerugian mencapai Rp 30 juta.

Sindikat deepfake ini memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan video manipulasi yang terlihat meyakinkan. Video tersebut disebarluaskan melalui media sosial, mencantumkan nomor WhatsApp pelaku untuk menjebak korban dengan dalih pendaftaran bantuan.

“Kami menemukan modus ini sangat rapi. Korban diarahkan mengikuti prosedur yang sebenarnya merupakan jebakan untuk mengambil keuntungan secara ilegal,” ungkap Himawan.

Bareskrim juga mendalami kemungkinan adanya rekening penampungan hasil kejahatan dan peran-peran lain dalam sindikat ini. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan pada pelaku utama, tetapi juga pada semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menuai apresiasi publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat di tengah ancaman digital. Dengan mengedepankan langkah proaktif, pemerintah melalui Bareskrim Polri memberikan sinyal kuat bahwa kejahatan siber tidak akan dibiarkan berkembang.

“Kami berkomitmen menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. Dukungan dari masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan sangat penting dalam membantu penegakan hukum,” tutup Himawan.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, prioritas pada penegakan hukum dan perlindungan masyarakat terus menjadi fokus utama. Dengan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan kejahatan seperti ini dapat diminimalkan, menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua.